Presiden Jokowi tengah ramai membahas tentang sensus pertanian 2023 yang akan dilakukan pada bulan Juni sampai Juli mendatang. Joko Widodo meminta data terkini, akurat, terpercaya mengingat pertanian merupakan sektor penting yang tidak boleh diabaikan.
Presiden memberikan perhatian khusus pada kegiatan sensus ini karena dinilai kebijakan soal pertanian masih amburadul. Hal ini disebabkan karena data di lapangan berbeda dengan data yang ada sehingga kebijakan dibuat tidak tepat.
Banyak petani mengeluhkan kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga hal ini perlu dikaji ulang kebijakannya. Padahal dari data sensus tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Daftar Isi
Peran Penting Sensus Pertanian dalam Memberikan Data Akurat
Sebelum membahas lebih jauh pahami dulu pengertian dari sensus pertanian 2023 merupakan sebuah pendataan. Khususnya dalam bidang pertanian dan berbeda dengan sensus penduduk yang biasa dilakukan setiap beberapa tahun sekali.
Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data statistik terkait pertanian secara lengkap dan akurat. Berbagai informasi tentang data statistik tersebut dicatat dan dikelompokkan sendiri.
Sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah struktur pertanian di Indonesia. Tujuan lain yaitu untuk mendapatkan kerangka sampel yang nantinya digunakan sebagai landasan pengambilan sampel pada survei pertanian.
Mengingat pentingnya data ini membuat Presiden Jokowi memberikan himbauan langsung kepada BPS. Diharapkan BPS bisa memberikan data yang akurat mengingat fungsi dan peran penting dari data tersebut.
Karena nantinya akan digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan akurat untuk mendukung sektor pertanian. Presiden juga menjelaskan jika sensus ini dilakukan mengingat pertanian melibatkan hajat hidup banyak orang.
Sehingga dibutuhkan akurasi kebijakan serta akurasi data yang benar-benar berasal dari data lapangan. Jika informasi dari sensus pertanian 2023 berbeda dengan data yang ada tentu akan mempersulit pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Contohnya saja ketika diputuskan penyediaan pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton berdasarkan data-data yang ada. Namun ternyata di lapangan banyak petani protes karena pupuk sama sekali tidak ada dan bahkan kurang.
Padahal jika datanya akurat tentu proses persediaan stok pupuk cukup tersedia dan proses distribusi tepat sasaran. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih gampang dan membuat petani tidak kesulitan dalam mencari pupuk.
Sensus Pertanian oleh BPS Harusnya Dilakukan 5 Tahun Sekali
Jokowi mengkritik sistem sensus pertanian 2023 yang menjadi tanggung jawab BPS atau Badan Pusat Statistik. Kritik tersebut fokus pada pelaksanaan sensus masih dilakukan setiap 10 tahun sekali dinilai terlalu lama.
Sebagai presiden, Jokowi mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut sehingga perlu dilakukan lebih cepat. Jika menunggu 10 tahun banyak data berubah membuat berbagai kebijakan tidak lagi tepat sasaran.
Jokowi merekomendasikan untuk melakukan sensus setiap 5 tahun sekali karena dari segi anggaran tidak terlalu banyak. Terlebih lagi dari segi data didapatkan dari lapangan menjadi lebih terkini atau update dan pastinya lebih akurat.
Data terini menjadi sesuatu yang sangat penting terutama bagi sektor pertanian karena menyangkut banyak orang. Bukan sekedar untuk kepentingan petani saja namun untuk seluruh masyarakat sebagai pengguna hasil pertanian.
Diharapkan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga lebih tepat sasaran. Apalagi ada banyak pemangku kepentingan dalam bidang pertanian sehingga proses pembuatan kebijakan harus benar-benar diperhatikan.
Dalam sensus pertanian 2023 sendiri menyangkut beberapa bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan juga kehutanan. Dapat dibayangkan ada banyak sektor yang harus didata oleh BPS dalam sensus kali ini.
Mengingat sektor pertanian memiliki peranan sangat strategis dalam mendukung perekonomian negara. Berdasarkan informasi dari PDB jumlah sumbangan dari sektor ini mencapai 11,8 persen dari keseluruhan total PDB.
Banyak Data Berbeda Soal Pertanian Akibatnya Kebijakan Tidak Tepat
Presiden Jokowi sendiri mengakui ternyata data yang didapatkan oleh pihaknya kerap kali berbeda dengan di lapangan. Akibatnya membuat suasana menjadi gaduh dan pemerintah sendiri merasa kedodoran menghadapi hal ini.
Penyebab utamanya adalah data tersebut sehingga jika ingin mengatasi permasalahan pertanian secara tepat maka pastikan dulu datanya terkini, akurat dan dapat dipercaya.
Pemerintah bisa menghasilkan kebijakan tepat juga membutuhkan data akurat dan hal ini sering diabaikan. Seperti contoh lahan pertanian di Indonesia ada berapa luasnya kemudian bisa diketahui berapa banyak pupuk dibutuhkan.
Karena datanya tidak tepat maka jumlah pupuk yang disediakan cenderung kurang ketika sudah sampai dibawah. Hal ini menyebabkan berbagai kegaduhan antara pemerintah dengan petani sehingga saling menyalahkan.
Maka dari adanya perancangan pelaksanaan sensus pertanian 2023 diharapkan update data-data yang ada. Membuat berbagai keputusan dan kebijakan bisa menguntungkan semua pihak yang bekerja dalam sektor ini.
Presiden menekankan bukan sekedar akurasi sebuah kebijakan saja namun juga terkait akurasi data di lapangan. Jadi jangan pernah mengabaikan pentingnya data-data tersebut apalagi jika dibuat laporan seadanya tanpa bisa dipercaya.
Jokowi menjelaskan banyak petani komplain jika pupuk menjadi langka dan sulit didapatkan. Padahal alokasi pupuk dihitung berdasarkan data-data yang ada dengan berbagai perhitungan detail bukan sekedar disediakan saja.
Diharapkan dengan adanya sensus pertanian 2023 segera dilakukan bulan depan bisa memperbaharui data-data yang ada. Sehingga kebijakan tersebut bisa dirasakan manfaatnya terutama oleh para petani serta masyarakat umum.
Harapan Jokowi untuk Dukungan Mensukseskan Sensus Pertanian
Pertanian merupakan sektor penting dalam sebuah pemerintahan atau negara terutama berkaitan dengan persediaan pangan. Pertanian juga sangat rawan terhadap ancaman krisis pangan secara global disebabkan oleh berbagai faktor.
Presiden menyebutkan kurang lebih ada 345 juta orang diseluruh dunia mengalami ancaman kekurangan pangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan juga perang beberapa negara yang berdampak buruk pada persediaan pangan.
Sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis sehingga harus bisa dimaksimalkan untuk berbagai tujuan. Bahkan sebagai salah satu sektor dengan jumlah lapangan kerja mencapai 40 juta orang.
Jika dilihat dari informasi ini maka kurang lebih 29% dari total angkatan kerja bekerja di bidang ini. Jumlah yang sangat besar memberikan pengaruh luar biasa untuk dunia kerja serta sebagai penyetok bahan pangan.
Ketika akan menutup sambutan, Presiden meminta agar semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap sektor ini. Memberikan dukungan untuk kegiatan sensus pada bulan Juni sampai Juli tahun 2023 ini.
Hanya dibutuhkan waktu sekitar dua bulan saja yaitu dari awal Juni sampai akhir Juli untuk mendapatkan data-data terbaru. Diharapkan BPS benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk bekerja semaksimal mungkin dalam mensukseskan sensus.
Ada banyak tantangan dalam proses pengumpulan informasi di lapangan dan hal ini menjadi tantangan tersendiri. BPS harus bisa memperoleh data-data akurat, cepat dan pastinya harus bisa dipercaya nantinya.
Kemudian diharapkan pula sensus tidak dilaksanakan dalam 10 tahun sekali namun bisa berubah 5 tahun sekali. Dengan harapan bisa mendapatkan data-data dari sensus pertanian 2023 secara tepat dengan jaminan kualitas untuk pengambilan kebijakan.
