Baru-baru ini, proyek Food Estate yang merupakan program jangka panjang pemerintah Indonesia diklaim gagal oleh berbagai pihak. Bahkan, proyek tersebut juga menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, baik itu masyarakat umum maupun petinggi pemerintahan.
Padahal, program ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia yang terus meningkat sepanjang tahunnya seiring peningkatan jumlah penduduk. Apabila terus menerus gagal, dikhawatirkan justru akan membawa kerugian bagi negara.
Oleh karena itu, penting untuk mengawasi jalannya program Food Estate ini secara bersama-sama dalam rangka memastikan keberhasilannya. Jika diterapkan dengan baik, maka hal ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
Daftar Isi
Apa Itu Proyek Food Estate?
Pada dasarnya, Food Estate atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai istilah Perkampungan Industri Pangan adalah proyek untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Program ini sendiri memiliki konsep pengembangan yang dilakukan secara terintegrasi.
Di antaranya yaitu meliputi hortikultura tanaman pangan, perkebunan, serta peternakan dalam suatu kawasan khusus. Dalam pelaksanaannya, proyek ini dilakukan atas kerja sama antara pihak Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah di sejumlah kabupaten.
Menurut rencana, proyek Food Estate akan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Dalam hal ini yaitu program super prioritas yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara Lumbung Pangan.
Lokasi pelaksanaannya adalah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga area Sumatera. Program ini juga dilaksanakan di Pulau Maluku 190.000 hektar, serta Papua dengan luas lahan 1.200.000 hektar.
Rincian Proyek Food Estate yang Dinilai Gagal
Food Estate atau proyek Lumbung Pangan ini dilakukan dengan menerapkan konsep pertanian sebagai sistem industrial. Dalam hal ini yaitu melibatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pemodalan, serta organisasi dan sistem manajemen modern.
Selain itu, proyek ini diarahkan kepada sistem agribisnis pedesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Sehingga, prioritasnya adalah komoditi lokal seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sorgum, tebu, dan lain sebagainya.
Namun menurut pernyataan Sudin, Kepala Komisi IV DPR RI, proyek Food Estate ini dinilai gagal, terutama jika dilihat dari sejumlah data. Bahkan, Sudin mengklaim bahwa Komisi IV sudah menyiapkan Panja (Panitia Kerja) khusus untuk menganalisis kegagalan tersebut.
Bahkan, ada pula yang mengusulkan untuk membuat Pansus (Panitia Khusus) dalam rangka menindak lanjuti banyaknya data palsu. Adapun rincian poin kegagalan yang disoroti oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut:
1. Lahan Proyek Terbengkalai
Berdasarkan pengamatan di beberapa lahan food estate, tampak bahwa ratusan hektar lahan megaproyek ini sudah terbengkalai karena ditinggalkan para petani. Hal ini karena sejak tahap awal penanaman (2020), petani sudah tidak sanggup lantaran mengalami gagal panen.
2. Komoditas Tidak Cocok dengan Lahan
Lebih lanjut, pihak petani mengklaim sebenarnya mereka sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian untuk proyek Food Estate ini. Di antaranya seperti bantuan pembukaan lahan, pemberian pupuk, benih, hingga obat-obatan.
Namun, benih komoditas yang diberikan dan diminta untuk ditanam adalah bawang putih. Padahal, komoditas tersebut tidak cocok dengan kondisi tanah di sana, sehingga akhirnya mengalami gagal panen.
3. Bantuan dan Pendampingan Sudah Dihentikan
Setelah kegagalan di tahap pertama, petani juga tetap tidak bisa menanam di lahan untuk tahap kedua. Hal ini karena mereka tidak lagi memperoleh bantuan dan pendampingan apapun, sebab Kementan berdalih mereka harus mandiri setelah tahap produksi pertama.
Tanggapan Moeldoko terhadap Kegagalan Food Estate
Baru-baru ini, Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan membantah klaim bahwa proyek Food Estate adalah program yang gagal. Sebab menurutnya, butuh waktu lama untuk melihat perkembangan serta manfaatnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Sebagai contoh ia menyebut bahwa kawasan Food Estate di Kalimantan Selatan memerlukan penanganan khusus. Berbeda dengan proyek di Keerom, Papua yang merupakan alih fungsi lahan sawit menjadi budidaya jagung yang berhasil menghasilkan hingga hingga 6 ton.
Moeldoko juga menyebut bahwa hasilnya membang baru bisa terlihat setelah melalui 6 sampai 7 kali musim panen, tidak bisa instan. Jadi, menurutnya, proyek ini jangan langsung dikatakan gagal karena harus bertahap.
Misalnya jika kadar keasaman tanah masih tinggi, perlu dilakukan treatment lagi. Setelah pelan-pelan kadarnya turun dan terbangun dengan baik, maka tanamannya juga akan bisa tumbuh berkembang dengan baik.
Apalagi, proyek Food Estate merupakan konsep usaha pertanian berskala besar yang bersifat multi komoditas. Di antaranya yaitu melalui penerapan mekanisasi, modernisasi pertanian, serta sistem digitalisasi sebagai pendukung.
Karena itu dalam hal menjalankan proyek ini, korporasi pertanian adalah hal penting yang harus digarap, dimana konsep tersebut berkaitan serta dengan hilirisasi produk pertanian. Jika diterapkan dengan baik, maka pendekatan hilirisasi ini bisa berkontribusi besar.
Pemerintah Siapkan Perpres untuk Proyek Food Estate
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang baru saja dilakukan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas terkait akselerasi penyelesaian PSN (Proyek Strategi Nasional). Dimana salah satu bagian dari PSN adalah program Food Estate yang dinilai terkendala ini.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disebutkan bahwa seluruh Proyek Strategi Nasional harus bisa dirampungkan sebelum tahun 2024, sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi. Karena itu, saat ini sedang dipersiapkan Perpres (Peraturan Presiden) khusus Food Estate.
Perpres tersebut disiapkan oleh KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), yang berfokus untuk pembangunan PSN Food Estate. Sebab menurut Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, proyek Food Estate adalah kebutuhan ke depan.
Wahyu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mengklaim mereka sedang menyiapkan Perpres tersebut. Penduduk kita akan meningkat, maka tentunya food estate ini akan diperlukan, demikian ucap Wahyu Utomo pada 13/7/23 kemarin.
Oleh karena itu, mereka sudah melakukan beberapa tindakan sebagai bagian dari penyusunan Perpres ini. Mulai dari pemetaan di sejumlah wilayah proyek hingga perbaikan fasilitas penunjang, berikut ini rincian lengkapnya.
1. Pemetaan Area of Interest (AOI)
Terkait perkembangan proyek tersebut, pihak KPPIP telah melakukan pemetaan pada sejumlah lokasi Food Estate di Kalimantan, termasuk d Kalimantan Tengah. Pemetaan juga dilakukan di Humbang Hasundutan Sumatera Utara sesuai arahan dari Presiden.
2. Kebutuhan Fasilitas dan Infrastruktur Penunjang
Secara lebih lanjut, Wahyu menyebut bahwa proses pembangunan proyek ini akan membutuhkan infrastruktur penunjang lain. Di antaranya seperti saluran air atau irigasi, jalan, dan lain sebagainya yang harus dilengkapi.
3. Perbaikan Irigasi
Untuk saat ini, Kementerian PUPR sedang memperbaiki saluran irigasi yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Food Estate. Menurut Wahyu, perbaikan irigasi dan infrastruktur jalan akan terus berlanjut karena luasnya area pembangunan Food Estate.
Dengan berbagai langkah di atas, diharapkan Food Estate bisa selesai lebih cepat sebelum tahun 2024, sebagaimana hasil rapat koordinasi yang sudah dilakukan. Selain itu, adanya Perpres tersebut juga diharapkan bisa memaksimalkan proses pengembangan proyek.
Sebab jika terus menerus dibiarkan gagal tanpa tindak lanjut yang jelas, dikhawatirkan proyek ini tidak bisa selesai tepat waktu. Padahal sebagai bagian dari PSN, proyek Food Estate adalah program penting untuk mengatasi berbagai isu nasional.
