Untuk mendukung Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN (OIKN) merencanakan pembangunan dan pengembangan lahan pertanian IKN di Kalimantan Timur. Menurut pemerintah, hal ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun ketahanan pangan di ibukota baru.
Rencana ini menjadi salah satu fokus utama badan otorita IKN, dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Harapannya, rencana ini juga akan menjadi modal untuk memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan.
Sebagai langkah persiapan, Selasa (11/7/2023) kemarin diadakan diskusi berupa simposium untuk membahas terkait pertanian dan ketahanan pangan IKN di Kota Samarinda. Kegiatan ini disiarkan secara daring dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting.
Termasuk di antaranya Pemprov Kaltin, pejabat OIKN, beberapa akademisi, serta sejumlah kelompok tani. Selain itu, terdapat pula perwakilan dari Bapanas (Badan Pangan Nasional) untuk memberikan informasi terkait rencana pembangunan ekosistem ketahanan pangan.
Daftar Isi
Rencana Pengembangan Lahan Pertanian IKN
Menurut Myrna A Safitry, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, akan disiapkan 24,7 ribu hektar (ha) lahan pertanian di Ibu Kota Nusantara (IKN). Total luas lahan tersebut merupakan 9,64% dari luas Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan.
Lahan tersebut telah diprogramkan untuk dikelola secara optimal dengan adanya intensifikasi berkelanjutan. Lalu ke depannya, akan dilakukan juga perluasan lahan pertanian IKN hingga menjadi sebesar 10% dari luas wilayah ibukota baru, yaitu minimal seluas 25,6 ribu ha.
Sebab secara keseluruhan, luas areal IKN adalah sekitar 250.000 hektar, tepatnya yaitu 256,1 ribu hektar. Dari pihak OIKN sendiri sudah mengidentifikasi areal terkait yang luasnya sekitar 40 ribuan hektar. Jadi, luas yang direncanakan adalah sekitar 25 ribu sampai 40 ribu ha.
Tujuan Pengembangan Lahan Pertanian IKN
Pada dasarnya, tujuan pengembangan lahan pertanian di Ibu Kota Nusantara adalah untuk mendukung ketahanan pangan di Kaltim dan IKN itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat I Gusti Ketut Atawa selaku Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas.
Menurut I Gusti, ekosistem ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara perlu dibangun, mumpung ibukota baru ini akan dimulai dari nol. Dengan demikian, maka ekosistem ini akan mampu memenuhi kebutuhan harian calon penghuni IKN, yaitu sekitar 1,9 juta jiwa.
3 Prinsip Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di IKN
Menurut Myrna sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, penbangunan pertanian dan ketahanan pangan di kawasan ini akan berbasis 3 prinsip. Tepatnya yaitu 3 dari 8 prinsip yang diterapkan dalam pembangunan IKN.
Prinsip pembangunan tersebut yaitu harus selaras dengan alam, bersifat sirkuler dan tangguh, dan rendah emisi karbon. Myrna mengklaim bahwa ketiga prinsip tersebut harus menjadi payung utama dari arah pembangunan pertanian dan ekosistem ketahanan pangan di sana.
1. Selaras dengan Alam
Myrna menjelaskan, maksud dari prinsip selaras dengan alam yaitu dengan menjadikan minimal 65% (sekitar 40 ribu ha) dari areal ibukota sebagai kawasan yang dilindungi. Dimana 10% atau 25 ribu ha dari luas tersebut akan dijadikan sebagai lahan pertanian IKN.
Lahan pertanian tersebut nantinya akan berfungsi sebagai area produksi pangan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan awal pembangunan areal pertanian di Ibu Kota Nusantara, yaitu untuk membangun ekosistem ketahanan pangan.
2. Sirkuler dan Tangguh
Selanjutnya, sirkuler dan tangguh berarti pelaksanaan pembangunan lahan pertanian IKN dan ekosistem ketahanan pangan tersebut tidak boleh merusak dan mencemari lingkungan. Itu sebabnya, pembangunan ini harus memperhatikan terkait efisiensi sumber daya lahan.
Diharapkan, tidak akan ada penggunaan input yang mencemari lingkungan. Karena itu menurut Myrna, mari kita bangun pertanian yang berprinsip Zero Waste. Zero Waste mengacu pada gaya hidup untuk meniadakan atau meminimalisir produksi limbah.
3. Rendah Emisi Karbon
Prinsip terakhir yaitu pelaksanaan pembangunan lahan pertanian IKN dan ekosistem ketahanan pangan harus rendah emisi karbon. Sebab emisi karbon diketahui merupakan salah satu zat pencemar yang menjadi penyebab meningkatnya suhu iklim global.
Oleh karena itu, akan diterapkan sistem urban farming (pertanian perkotaan) dengan cara memaksimalkan area RTH (Ruang Terbuka Hijau) di area Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, akan terwujud pembangunan pertanian yang berkelanjutan di ibukota baru.
Detail Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di IKN
Melalui Simposium untuk memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang diadakan 11/07/2023, terdapat sejumlah topik utama. Secara garis besar, berikut ini detail perencanaan yang menjadi topik pembahasannya.
1. Rincian Luas Lahan Pertanian IKN
Dalam simposium ini, pihak Otorita IKN yang diwakili oleh Myrna menyebut akan menyiapkan minimal 10% dari total luas ibukota baru sebagai lahan pertanian pangan. Hal ini sesuai dengan rincian luas yang disebut sebelumnya, yaitu minimal 25 ribu sampai 40 ribu hektar.
2. Dukungan Pemprov Kaltim
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sedang melakukan pengembangan pertanian dengan luas mencapai 1,32 juta hektar. Ini adalah tambahan dari luas lahan sebelumnya, yaitu sekitar 9 juta hektar.
Pengembangan 1,32 juta hektar lahan tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2019 hingga 2022. Penambahan lahan dengan luas sebesar itu dilakukan sejak Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara untuk mencukupi kebutuhan pangan.
3. Rincian Penambahan Lahan dari Pemprov Kaltim
Untuk mendukung lahan pertanian IKN dan ekosistem ketahanan pangannya, penambahan lahan dari Pemprov Kaltim tersebut terdiri atas beberapa rincian pembagian. Yaitu untuk lahan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, serta kehutanan.
Secara rinci yaitu 145 ribu ha dan 285 ribu ha untuk 2 areal pertanian tanaman pangan, serta 228 ribu ha untuk lahan perkebunan. Selain itu juga ada 241 ribu ha untuk perluasan lahan peternakan, 522 ha untuk peternakan, dan 201 ribu ha untuk kehutanan.
4. Perencanaan Sistem Pertanian yang Berkelanjutan
Menurut Myrna, lahan pertanian IKN akan dirancang agar tidak merusak lingkungan. Ini akan dilakukan dengan cara memanfaatkan RTH area kota, memakai pupuk organik, meminimalisir sampah, efektivitas penggunaan lahan, dan menggali sumber pangan alternatif.
Selain itu sebagai bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, akan dilakukan juga pengembangan sumber pangan lokal. untuk mewujudkannya, maka daerah di sekitar IKN juga perlu turut menopang kebutuhan pangan di ibukota baru.
5. Perencanaan Sistem Urban Farming
Salah satu rencana pemerintah dan OIKN yaitu akan menerapkan sistem pertanian urban (urban farming) di IKN. Karena itu, dari 1,9 juta perkiraan calon penghuni IKN nanti, pemerintah harus memetakan siapa yang akan menjalankan program urban farming ini.
Selain itu, kesadaran masyarakat setempat terkait urban farming juga perlu ditingkatkan. Sehingga pemerintah harus menyiapkan sistem penyuluhan urban farming yang baik, serta turut melibatkan masyarakat adat di sekitar Ibu Kota Nusantara.
Selain 5 poin di atas, masih banyak lagi topik pembahasan seputar pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dibahas pada pertemuan tersebut. Namun secara keseluruhan, pengembangan lahan pertanian IKN adalah salah satu topik utamanya.
