Sebelum membahas lebih jauh tentang anggaran subsidi pupuk pahami dulu apa yang dimaksud tentang pupuk subsidi. Merupakan pupuk yang proses pengadaan serta penyalurannya dilakukan atas bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani.
Tujuan utamanya yaitu untuk meringankan beban para petani agar bisa memaksimalkan hasil panen mereka. Jika biaya produksi bisa ditekan maka penghasilan yang didapat dari hasil panen maka akan jauh lebih besar.
Hal ini tentu saja membuat petani bisa merasakan keuntungan besar dari pertanian yang mereka tekuni. Dengan harapan jangka panjang banyak anak muda tertarik menjadi petani sehingga ketersediaan pangan bisa berkelanjutan.
Selain itu pemerintah bertujuan memberikan transfer benih unggul agar benih tersebut dapat tumbuh baik dan maksimal. Tidak hanya produksi namun diharapkan produktivitas meningkat sehingga petani bisa menjadi lebih sejahtera.
Namun berbagai permasalahan tentang anggaran subsidi pupuk memang menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Karena ada banyak pihak yang terlibat sehingga tidak mudah mengatasi permasalahan dalam menentukan anggaran.
Daftar Isi
Permasalahan Anggaran Pupuk Tidak Sejalan dengan Pertanian
Persoalan tentang anggaran subsidi pupuk sangat penting diperhatikan baik oleh pemerintah, petani dan pihak yang terlibat. Kerap kali anggaran yang disediakan sudah cukup besar namun tidak bisa sejalan dengan output pertanian.
Bahkan upaya pemerintah untuk bisa mendukung pembangunan dalam sektor pertanian belum bisa terwujud. Bahkan dianggap sebagai sosialisasi saja atau sekedar wacana namun tidak dilaksanakan dengan benar.
Secara umum tujuan dari kebijakan subsidi pupuk adalah mencapai peningkatan akses para petani agar bisa membeli pupuk. Pembelian tersebut bisa sesuai dengan dosis anjuran karena petani memiliki kemampuan untuk membelinya.
Jika harga pupuk mahal tentu saja petani akan kesulitan sehingga memberikan pupuk tidak sesuai dosis anjuran. Akibatnya tentu saja hasil produksi menurun, tingkat kualitas juga dibawah standar dan dari segi harga akan lebih rendah.
Maka memperhatikan permasalahan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk secara khusus. Bahkan dana yang disediakan cukup besar namun ketika di lapangan hal tersebut tidak sesuai.
Banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi sehingga tetap harus mengeluarkan banyak dana untuk membelinya. Sehingga modal terus berkurang dalam jumlah besar bahkan terkadang tidak sebanding dengan hasil panen.
Jika keadaan ini terus menerus berlangsung dimana hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal karena harga pupuknya mahal. Maka kemungkinan banyak orang memilih untuk tidak menjadi petani dan menekuni pekerjaan lain.
Padahal dari pembelian dengan harga murah maka dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Seperti melakukan perawatan pada tanaman serta pemberian obat untuk gulma dan banyak lainnya.
Perbandingan Anggaran Subsidi Pupuk Pada Masa Pemerintahan SBY – Jokowi
Berdasarkan data yang ada digunakan sebagai pembanding jumlah anggaran subsidi pupuk pada masa Jokowi dengan SBY. Sejak pertama kali Jokowi menjabat sebagai presiden yaitu pada bulan Oktober 2014 nilai subsidi langsung melesat.
Bisa dilihat di tahun 2015 anggaran yang diberikan naik menjadi Rp 31,3 triliun meskipun pergerakannya fluktuatif. Namun angka pergerakan tersebut tetap stabil selalu berada di atas Rp 25 triliun setiap tahunnya.
Sedangkan pada masa Presiden SBY yaitu dari tahun 2005 – 2014 jumlah belanja subsidi untuk pupuk sekitar Rp 1 triliun – Rp 21 triliun per tahunnya. Dapat disimpulkan rata-rata subsidi yang diberikan pada masa SBY yaitu kurang lebih Rp13,2 triliun / tahun.
Dari segi harga pada masa Jokowi memang harga untuk pupuk urea juga mengalami peningkatan terlebih pengaruh konflik Rusia – Ukraina. Tidak heran jika anggaran subsidi pupuk juga jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Perlu diketahui harga pupuk urea pada tahun 2022 berkisar rata-rata US$ 925 / ton dan menjadi acuan pada pasar global. Namun pada tahun 2023 pada bulan April harga rata-ratanya juga mengalami penurunan yaitu US$ 313,38 / ton.
Teknologi Memiliki Peran Vital untuk Mendukung Produktivitas Pertanian
Jika harga pupuk terus menerus meningkat dan anggaran subsidi pupuk tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Maka peran teknologi sangat penting untuk mendukung proses produksi para petani demi meningkatkan produktivitas.
Petani tidak mampu membeli pupuk karena harganya mahal maka produktivitas akan berhenti dan lawan sawah akan terus berkurang. Maka diperlukan adanya kesadaran pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian dengan teknologi.
Negara lain berlomba-lomba memanfaatkan teknologi demi mendukung produktivitas pertanian meski lahan terbatas. Hal ini bertujuan untuk bisa menjaga ketersediaan serta ketahanan pangan mengingat perubahan iklim menjadi tidak menentu.
Sementara Indonesia belum bisa memanfaatkan teknologi tersebut apalagi anggaran untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi terus mengalami penurunan.
Seperti contoh anggaran untuk tahun 2022 bernilai Rp 306,6 miliar padahal pada tahun 2019 nilainya Rp 1,8 triliun. Tentu perbedaan anggaran membuat pengembangan teknologi untuk sektor pertanian tidak bisa dimaksimalkan.
Penurunan anggaran pada riset dan inovasi teknologi justru terjadi pada masa pemerintahan Jokowi pada periode kedua. Hal ini juga dipengaruhi oleh Menteri Limpo yang tidak memiliki riwayat pendidikan pada bidang pertanian dan justru berlatar belakang pendidikan hukum.
Berbeda dengan menteri sebelumnya yang memiliki latar belakang pertanian sehingga kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Mungkin dari perbedaan inilah yang menjadi pemici antara perubahan kebijakan anggaran riset serta teknologi.
Tidak heran jika anggaran subsidi pupuk juga mengalami penurunan sehingga banyak petani tidak bisa mendapatkannya. Sehingga harus terpaksa membeli pupuk dengan harga lebih tinggi dan hal ini tentu saja mengurangi modal saat bertani.
Risiko Krisis Pangan Jika Tidak ada Perubahan Pada Sektor Pertanian
Tanpa adanya perubahan pada anggaran subsidi pupuk ternyata memiliki risiko yang sangat penting diperhatikan. Salah satunya risiko krisis pangan yang sangat mungkin dihadapi Indonesia pada beberapa tahun kedepan.
Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting bagi sebuah negara karena berkaitan dengan ketersediaan pangan. Jika ketersediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi maka mau tidak mau harus impor dari negara lain.
Biaya impor pangan tentu jauh lebih mahal belum lagi harga pembelian juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi sendiri. Impor harus menjadi solusi terakhir yang dipilih pemerintah jika produksi dalam negeri sudah tidak mampu mencukupi.
Maka perlu adanya perubahan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meminimalkan dampak atau risiko tersebut. Salah satunya dengan memperhatikan anggaran kebijakan baik dalam pertanian maupun teknologi.
Teknologi dan pertanian jika dipadukan akan sangat menguntungkan karena bisa mendukung produksi pangan dalam negeri. Hal ini bertujuan menekan risiko krisis pangan yang saat ini sudah mulai dialami oleh beberapa negara.
Bahkan berdasarkan data yang diberikan oleh Organisasi Pangan Global atau FAO menyatakan dunia sedang berada pada kerawanan pangan akut. Setidaknya ada 193 juta orang di 53 negara pada tahun 2021 sudah mengalami kerawanan pangan akut dan jumlahnya terus meningkat.
Presiden Jokowi mulai menerapkan kebijakan untuk membangun kawasan pangan berbasis iptek, manajemen modern, modal dan organisasi. Sebagai program strategis Nasional tahun 2020-2024 namun hasilnya masih menjadi tanda tanya besar.
Proyek ini dinilai terlalu ambisius oleh banyak pihak sehingga diragukan hasilnya dan banyak kekacauan dalam pengerjaannya. Pemerintah diharapkan lebih realistis dalam menentukan kebijakan anggaran subsidi pupuk agar risiko krisis pangan bisa diminimalkan.
